Kota Kupang, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan instrumen strategis untuk mengukur sekaligus mengoreksi satu tahun kinerja pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Diskusi Publik SKM Satu Tahun Kinerja Melki–Johni di Aula Utama El Tari Kupang, Jumat (20/2/2026).
Diskusi publik ini menghadirkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago, dengan penanggap Laurensius Petrus Sayrani dan Mery Y.L. Kolimon, serta dimoderatori I Putu Yoga Bumi Pradana. Turut hadir Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Jajaran DPRD NTT, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, perguruan tinggi, BUMD, tokoh agama, organisasi masyarakat, pemuda, LSM, dan insan pers.
Survei Voxpol dilakukan secara kuantitatif melalui wawancara tatap muka pada 5–14 Januari 2026 terhadap 800 responden yang tersebar proporsional di 22 kabupaten/kota di NTT. Metode multistage random sampling dengan margin of error ±3,47 persen menjadikan hasil survei ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Hasil survei menunjukkan sektor ekonomi dan kesejahteraan (40,1 persen) serta infrastruktur dan layanan dasar (33,9 persen) menjadi perhatian utama masyarakat.
Permasalahan paling dirasakan adalah kondisi jalan rusak atau belum memadai (69,7 persen) serta akses air bersih yang belum merata (11,1 persen).
Meski demikian, tingkat kepercayaan publik tergolong tinggi. Sebanyak 72,5 persen responden menilai pemerintah memahami persoalan masyarakat dan 75,4 persen meyakini pemerintah memiliki solusi. Tingkat kepuasan terhadap kinerja satu tahun Melki–Johni tercatat 80,5 persen.
Gubernur Melki menegaskan SKM merupakan mekanisme umpan balik penting dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Survei Kepuasan Masyarakat menjadi instrumen vital untuk memvalidasi apakah visi, misi, pilar, dan Dasa Cita telah bertransformasi dari komitmen politik menjadi realitas sosial,” ujarnya.
Menurutnya, SKM berfungsi sebagai “audit sosial” yang memastikan pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar capaian administratif.
Ia menekankan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik tidak akan bermakna tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan warga. Karena itu, hasil SKM akan menjadi baseline penting bagi Pemprov NTT untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.
Melki juga menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik publik. Hasil survei, katanya, harus menjadi tekanan positif agar birokrasi semakin responsif, transparan, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan pemimpin diukur dari senyum kepuasan rakyat saat mengakses layanan publik. Itulah arah pembangunan NTT yang sehat, maju, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
