Dalam penyampaiannya, GMKI Kupang menilai distribusi BBM di wilayah kepulauan NTT masih belum berjalan maksimal. Kondisi ini menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU serta berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan para nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Selain persoalan BBM, massa aksi juga menyoroti harga LPG 12 kilogram yang dinilai tidak stabil dan cenderung tinggi di tingkat pengecer. Mereka meminta adanya pengawasan lebih ketat agar harga jual LPG tetap sesuai ketentuan dan tidak memberatkan masyarakat Kota Kupang.
Perwakilan organisasi kepemudaan dalam aksi tersebut meminta pihak Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab kelangkaan BBM yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Mereka juga mendesak adanya langkah konkret untuk menjamin distribusi energi berjalan merata hingga ke wilayah kepulauan.
Menurut massa aksi, persoalan distribusi BBM dan LPG bukan hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mempengaruhi sektor transportasi, perdagangan, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat. Karena itu, mereka berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat segera mengambil langkah penanganan yang serius.
Pihak Pertamina sendiri disebut menerima aspirasi yang disampaikan GMKI Kupang dan OKP. Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan berjanji akan melakukan evaluasi terhadap distribusi BBM dan LPG di wilayah Kota Kupang serta NTT secara umum guna memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. GMKI Kupang dan sejumlah OKP berharap persoalan kelangkaan BBM serta tingginya harga LPG segera mendapat solusi nyata sehingga kebutuhan energi masyarakat di Kota Kupang dapat terpenuhi secara stabil dan terjangkau.
