Kondisi tersebut berdampak fatal bagi masyarakat yang bersangkutan, karena mereka tidak dapat menerima bantuan sosial maupun akses pendidikan yang seharusnya menjadi hak mereka. Menanggapi temuan ini, Melki Laka Lena menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperbaiki mekanisme pendataan.
Melki menekankan pentingnya proses verifikasi dan pembaruan data secara faktual yang melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah desa hingga dinas terkait. Hal ini dilakukan agar ke depannya pencatatan kesejahteraan masyarakat dapat berlangsung lebih akurat dan menjamin keadilan dalam penyaluran bantuan.
Sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola data, pemerintah pusat dan provinsi kini menargetkan pembangunan lebih dari 31.000 rumah layak huni di NTT. Program ini akan didukung dengan penguatan kebijakan "Satu Data" melalui Portal SASANDO.
Implementasi kebijakan melalui Portal SASANDO ini diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam memastikan bahwa distribusi bantuan sosial dan program pembangunan lainnya benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
