Kupang, Suara Mentari Timor – Proses seleksi Taruna-Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) di lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah elemen masyarakat menilai pelaksanaan rekrutmen belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan terhadap putra-putri asli daerah, khususnya dalam penerapan kuota afirmasi.
Sorotan tersebut disampaikan melalui aksi damai yang digelar Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif di depan Markas Polda NTT dan Gedung DPRD NTT, Kamis (16/7/2026). Puluhan peserta aksi menyampaikan aspirasi agar proses seleksi ditinjau kembali demi menjamin rasa keadilan bagi masyarakat NTT.
Dalam orasinya, juru bicara aliansi, Alfred Namuwali, menilai panitia seleksi daerah belum mengoptimalkan kebijakan afirmasi yang semestinya diperuntukkan bagi putra-putri asli NTT. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dijalankan secara konsisten agar tujuan pemberian afirmasi benar-benar tercapai.
Massa aksi mempertanyakan hasil seleksi yang dinilai memberikan ruang lebih besar kepada peserta yang dianggap tidak berasal dari NTT. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa kesempatan generasi muda daerah untuk mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian semakin terbatas.
Selain melakukan aksi di Mapolda NTT, demonstran juga menyampaikan tuntutan kepada DPRD NTT agar menggunakan fungsi pengawasannya dalam mengawal proses rekrutmen. Mereka berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun institusi kepolisian.
Berbagai spanduk dan poster dibawa dalam aksi sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Salah satu tuntutan yang mengemuka adalah perlunya transparansi pada seluruh tahapan seleksi, mulai dari proses administrasi hingga penetapan peserta yang dinyatakan lolos.
Aliansi juga meminta agar kebijakan afirmasi benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan keterwakilan putra-putri daerah dalam institusi Polri. Mereka menilai kebijakan tersebut memiliki tujuan mulia, yakni membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk mengabdi kepada negara.
Para peserta aksi turut mendesak Kapolri beserta jajaran terkait melakukan evaluasi terhadap hasil seleksi Taruna Akpol Panda NTT Tahun Anggaran 2026. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, objektif, dan bebas dari polemik.
Aksi berlangsung dalam suasana tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak berwenang untuk melakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan seleksi, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen Polri di masa mendatang.
