Kupang, Suara Mentari Timor – Polemik hasil seleksi calon Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Pengiriman Daerah (Panda) Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menjadi perhatian publik. Perdebatan mencuat setelah beredar daftar enam peserta yang dinyatakan lolos dan disebut-sebut bukan berasal dari NTT.
Informasi tersebut ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial dan grup percakapan masyarakat. Perbincangan itu memunculkan beragam tanggapan terkait mekanisme rekrutmen calon Taruna Akpol serta penerapan kebijakan afirmasi bagi putra-putri daerah.
Menanggapi polemik tersebut, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyatakan bahwa pemerintah provinsi menghormati seluruh proses seleksi yang menjadi kewenangan institusi Kepolisian Republik Indonesia. Meski demikian, ia berharap setiap tahapan rekrutmen dapat berlangsung secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Gubernur, isu yang berkembang perlu disikapi secara bijaksana dengan mengedepankan fakta dan mekanisme resmi. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada penjelasan dari pihak yang berwenang.
Beredarnya daftar nama enam peserta yang lolos seleksi menjadi salah satu pemicu munculnya pertanyaan dari masyarakat. Sejumlah pihak meminta adanya penjelasan yang lebih terbuka mengenai dasar penetapan peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi tersebut.
Polemik ini juga memunculkan harapan agar proses rekrutmen calon anggota Polri ke depan semakin akuntabel, objektif, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh peserta. Masyarakat berharap setiap tahapan seleksi dapat dipahami secara jelas sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik.
Selain menjadi perhatian masyarakat, isu tersebut turut mendapat sorotan dari berbagai organisasi dan elemen sipil di NTT. Mereka mendorong adanya komunikasi yang lebih terbuka antara panitia seleksi dengan masyarakat guna menjaga kepercayaan terhadap proses penerimaan anggota Polri.
Pemerintah Provinsi NTT berharap seluruh pihak dapat menunggu penjelasan resmi dari institusi terkait mengenai polemik yang berkembang. Langkah tersebut dinilai penting agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Hingga kini, polemik mengenai hasil seleksi Taruna Akpol Panda NTT masih menjadi perbincangan publik. Berbagai pihak berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen nasional.
