Kupang, Suara Mentari Timor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan akan menindaklanjuti polemik hasil seleksi Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Panda NTT Tahun Anggaran 2026 melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP). Langkah tersebut diambil sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat yang mempertanyakan hasil seleksi.
Ketua Komisi I DPRD NTT, Yulius Uly, menyampaikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dipelajari dan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mendengar berbagai pihak agar persoalan tersebut dapat disikapi secara objektif.
Dalam audiensi bersama DPRD, Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan NTT menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah permintaan agar DPRD memberikan rekomendasi kepada Mabes Polri dan pemerintah pusat terkait penerapan kebijakan afirmasi dalam proses rekrutmen anggota TNI dan Polri.
Aliansi mengusulkan agar kebijakan afirmasi memberikan porsi yang lebih besar bagi putra-putri asli NTT. Mereka mengajukan komposisi 70 persen bagi peserta dari daerah dan 30 persen untuk peserta dari luar daerah sebagai upaya meningkatkan kesempatan generasi muda lokal mengikuti seleksi.
Selain itu, mereka juga meminta seluruh fraksi di DPRD NTT mengeluarkan pernyataan sikap resmi sebagai bentuk kepedulian terhadap polemik yang berkembang. Menurut aliansi, dukungan DPRD diperlukan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat dan institusi terkait.
DPRD NTT menyatakan akan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dalam Rapat Dengar Pendapat, termasuk instansi yang berwenang menangani proses seleksi Taruna Akpol. Dengan demikian, seluruh informasi dapat diklarifikasi secara terbuka sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh.
Komisi I DPRD NTT juga menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia NTT tidak kalah bersaing dengan daerah lain. Karena itu, mereka berharap setiap proses rekrutmen memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta sesuai ketentuan yang berlaku.
Perwakilan aliansi, Melianus, berharap DPRD dapat mengawal seluruh aspirasi yang telah disampaikan hingga mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan Mabes Polri. Ia menilai pengawasan dari lembaga legislatif penting untuk mendorong proses rekrutmen yang lebih transparan, adil, dan akuntabel.
Rencana pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat diharapkan menjadi ruang dialog antara masyarakat, DPRD, dan pihak terkait dalam mencari solusi atas polemik yang berkembang. Melalui langkah tersebut, diharapkan proses seleksi Taruna Akpol ke depan dapat berjalan lebih terbuka, profesional, serta mampu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen nasional.
