KUPANG, SUARAMENTARITIMOR.COM – Suasana di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) memanas pada Kamis, 16 Juli 2026. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif NTT menggelar aksi damai sebagai bentuk protes keras terhadap pengumuman hasil akhir seleksi Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Panda Polda NTT Tahun Anggaran 2026.
Pemicu utama aksi ini adalah kekecewaan mendalam atas hasil seleksi yang diumumkan sebelumnya. Massa aksi menilai bahwa proses tersebut telah mencederai rasa keadilan bagi masyarakat NTT, terutama karena tidak adanya satu pun putra asli daerah yang dinyatakan lolos dalam seleksi Taruna Akpol tahun ini.
Koordinator Umum aksi, Alfret Umbu Kora Namuwali, dalam penyampaian pernyataan sikap di depan Mapolda NTT, menegaskan adanya kecurigaan serius terkait integritas proses seleksi. Aliansi menduga kuat terjadinya berbagai ketidakberesan dalam tahapan seleksi yang berlangsung.
Beberapa poin dugaan yang disoroti oleh massa aksi meliputi potensi manipulasi sistem, adanya praktik migrasi domisili yang bersifat fiktif, hingga indikasi kuat adanya "kuota titipan". Praktik-praktik yang diduga terjadi ini dinilai telah menutup peluang bagi putra-putri daerah yang sesungguhnya berkompeten untuk bersaing secara sehat.
Akibat dari dugaan kecurangan tersebut, putra-putri terbaik asal NTT dinilai kehilangan kesempatan emas untuk lolos seleksi dan mengabdi di institusi kepolisian. Massa menuntut transparansi total agar kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen Polri di NTT dapat dipulihkan kembali.
Menanggapi berbagai dugaan tersebut, aliansi secara resmi telah menyampaikan lima tuntutan kepada pihak Polda NTT maupun pemerintah pusat. Tuntutan ini mencakup desakan untuk melakukan audit investigatif terhadap hasil seleksi Taruna Akpol Panda Polda NTT Tahun Anggaran 2026 yang dianggap janggal.
Aksi damai ini menjadi cerminan tuntutan warga NTT akan adanya keadilan, transparansi, dan inklusivitas dalam setiap proses seleksi yang melibatkan kepentingan generasi muda daerah. Mereka berharap suara dari NTT didengar oleh pihak berwenang guna menjamin masa depan putra-putri daerah yang setara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda NTT diharapkan dapat memberikan klarifikasi resmi serta respons yang memadai atas kelima tuntutan yang diajukan oleh aliansi masyarakat sipil tersebut, demi terciptanya keterbukaan informasi bagi publik.
