Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Melki Laka Lena saat memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi NTT yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur NTT pada Senin, 8 Juni 2026. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya tanggung jawab dan disiplin kerja seluruh perangkat daerah dalam mendukung program pembangunan pemerintah.
Menurut Melki, pembagian tugas dan tanggung jawab terkait peningkatan PAD telah dilakukan secara rinci hingga ke unit-unit kerja terkecil. Karena itu, tidak ada alasan bagi pejabat maupun ASN untuk tidak memahami target yang harus dicapai. Ia menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan secara berkala dan mereka yang tidak menunjukkan kinerja sesuai target akan digantikan oleh pihak yang lebih siap bekerja.
“Penanggung jawab PAD sudah dibagi secara detail. Siapa yang tidak mampu menunjukkan performa kerja yang baik secara mingguan maupun bulanan harus siap dievaluasi, bahkan dicopot dari jabatannya,” tegas Melki dalam arahannya kepada para ASN.
Saat ini, realisasi PAD Provinsi NTT disebut baru mencapai sekitar 20 persen dari target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pengelolaan pendapatan, diminta meningkatkan efektivitas kerja agar target dapat tercapai sesuai rencana.
Selain menyoroti PAD, Gubernur Melki juga memberikan perhatian terhadap penataan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Beberapa BUMD strategis seperti Bank NTT, PT Flobamor, Jamkrida, dan KIB Bolok disebut akan mendapat dukungan penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi NTT setelah rencana bisnis masing-masing mendapatkan persetujuan DPRD.
Pemprov NTT telah menyiapkan total penyertaan modal sebesar Rp75 miliar yang akan dialokasikan untuk memperkuat kinerja sejumlah BUMD. Rinciannya, Rp30 miliar untuk Bank NTT, Rp21 miliar untuk Jamkrida, Rp12 miliar untuk PT Flobamor, dan Rp12 miliar untuk KIB Bolok. Pemerintah berharap tambahan modal tersebut mampu meningkatkan kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah sekaligus mendukung peningkatan PAD.
Dalam kesempatan yang sama, Melki menepis anggapan bahwa pengisian jabatan di BUMD dilakukan berdasarkan kedekatan politik. Ia menegaskan seluruh proses rekrutmen dilakukan secara profesional dan melibatkan berbagai pihak yang kompeten. Menurutnya, tidak ada ruang bagi praktik titipan politik dalam pengelolaan BUMD yang menjadi aset penting daerah.
Tak hanya itu, Gubernur juga meminta Dinas PUPR, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Dinas Sosial NTT untuk segera melakukan konsolidasi data penerima bantuan rumah layak huni dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Program tersebut menargetkan pembangunan sekitar 15.000 unit rumah di NTT dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit, sehingga data penerima harus segera disiapkan secara akurat.
Menutup arahannya, Melki mengajak seluruh ASN menjadikan apel tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya budaya kerja yang berorientasi pada hasil, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan literasi birokrasi, serta optimalisasi PAD melalui kinerja yang terukur dan bertanggung jawab. Menurutnya, kemajuan NTT hanya dapat dicapai melalui kerja sama, disiplin, dan dedikasi seluruh aparatur pemerintah.
